Proyek IKN Dikritik, PKS Minta Anies Batalkan Pindah Ibu Kota
Kresna.biz.id - Calon presiden Anies Baswedan, bersama dengan partai pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menunjukkan sikap kritis terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo. PKS secara terbuka meminta Anies Baswedan untuk membatalkan rencana pindah ibukota jika kelak terpilih sebagai presiden.
Dalam Dialog Publik Muhammadiyah di UMS Solo pada Rabu (22/11/2023), Anies menyatakan pandangannya bahwa proyek IKN tidak akan mewujudkan pemerataan seperti yang diinginkan pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, menurut Anies, proyek ini malah berpotensi menciptakan ketimpangan baru di tengah masyarakat.
Anies berpendapat bahwa solusi sejati adalah membangun kota-kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya mendirikan satu kota baru di tengah hutan. Ia mengkhawatirkan bahwa pembangunan kota besar di tengah hutan dapat menimbulkan masalah ketimpangan baru.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, turut menolak pemindahan Ibu Kota Negara dengan alasan pertimbangan historis, pandangan pembangunan yang lebih berfokus pada pusat ekonomi di kota kecil, dan keberlanjutan dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup dan ekologi.
Anies, yang sebelumnya memberikan jawaban abu-abu terkait komitmennya terhadap pembangunan IKN, menegaskan perlunya melibatkan publik dalam mengevaluasi setiap proyek strategis nasional dan memastikan program-program tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Meskipun Anies sebelumnya berjanji untuk membahas keberlanjutan proyek IKN jika terpilih sebagai presiden, ia menekankan pentingnya melaksanakan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang IKN. Polemik terkait proyek megaproyek ini terus menjadi fokus perbincangan dalam ranah politik dan masyarakat Indonesia.