Ketua PERISAI Kabupaten Bogor Kritik Usulan Kenaikan Dana Hibah Partai Politik: Pesanan Petinggi atau Prioritas yang Salah?"
BOGOR, KRESNA. BIZ. ID -Ketua Pimpinan Cabang Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) Kabupaten Bogor Periode 2018-2022, Hasyemi Faqihudin, mengkritik usulan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terkait kenaikan dana hibah partai politik.
Menurut Hasyemi, usulan yang diajukan oleh Bambang Widodo, Kepala Kesbangpol, kepada Gubernur Jawa Barat patut diduga sebagai pesanan dari petinggi partai politik di Kabupaten Bogor.
"Dalam hal ini, saya ingin tahu alasan di balik usulan tersebut. Apakah ada bukti bahwa peningkatan dana hibah partai politik selama ini telah memberikan dampak positif pada pendidikan politik? Malah, yang terlihat adalah sebaliknya," ujar Hasyemi dalam pesan singkat WhatsApp yang dikirim pada Selasa, 16 Mei 2023, ketika dimintai keterangan.
Sebelumnya, dilaporkan oleh Inilahkoran.com, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan dana hibah kepada partai politik sebesar Rp2.500 per suara. Dana hibah tersebut mencapai total Rp5 miliar per tahun untuk sembilan partai politik, antara lain Gerindra, PKS, Golkar, PPP, PDIP, Demokrat, PAN, PKB, dan Hanura.
Hasyemi menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi ini dengan menyebutkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa Kabupaten Bogor memiliki sekitar 491,24 ribu jiwa penduduk miskin. Menurutnya, hal ini perlu dipertimbangkan kembali oleh Gubernur Jawa Barat.
Hasyemi melanjutkan bahwa keberadaan partai politik yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat secara sistematis memang sangat penting. Namun, menurutnya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengusulkan kenaikan dana hibah tersebut, karena tidak ada indikator yang kuat selain dugaan adanya pesanan dari petinggi partai politik.
Sementara itu, dilaporkan oleh Inilahkoran.com, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bogor, Bambang Widodo, mengakui bahwa ia telah mengusulkan peningkatan dana hibah tersebut. Usulan tersebut baru akan berlaku pada tahun 2024 jika disetujui oleh Gubernur Jawa Barat.
Bambang memberikan alasan bahwa peningkatan dana hibah partai politik tersebut dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap mampu secara finansial. Ia juga menyatakan bahwa dana hibah partai politik sebesar Rp2.500 per suara terlalu kecil sehingga partai politik tidak dapat memaksimalkan kegiatan pendidikan politik dan lainnya.
Bambang menambahkan, "Seperti yang kita ketahui bersama, jumlah penduduk kita banyak dan wilayahnya luas. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan kendala yang ada, perlu dinaikkan anggarannya."
Dalam konteks ini, pernyataan Hasyemi Faqihudin sebagai Ketua Pimpinan Cabang Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) Kabupaten Bogor Periode 2018-2022 menyoroti polemik terkait usulan kenaikan dana hibah partai politik yang diajukan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Bogor, Bambang Widodo.
Kritik Hasyemi terutama terfokus pada asumsi bahwa usulan tersebut mungkin dipengaruhi oleh pesanan dari petinggi partai politik di Kabupaten Bogor.
Menanggapi kritik tersebut, Bambang Widodo, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bogor, mengklaim bahwa peningkatan dana hibah partai politik diperlukan untuk memperbaiki kualitas kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.
Menurut Bambang, dana hibah sebesar Rp2.500 per suara yang diberikan saat ini terbukti kurang memadai dan tidak memungkinkan partai politik untuk secara efektif melaksanakan kegiatan pendidikan politik.
Namun, Hasyemi Faqihudin menantang klaim tersebut dengan menunjukkan ketidakjelasan indikator dan bukti yang kuat bahwa kenaikan dana hibah partai politik akan berdampak positif terhadap pendidikan politik.
Dia juga mengangkat isu kemiskinan di Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa mengalokasikan dana yang signifikan untuk partai politik mungkin tidaklah tepat ketika masih ada banyak masalah sosial dan ekonomi yang perlu diatasi.
Kontroversi ini juga mencerminkan perdebatan yang lebih luas tentang alokasi anggaran pemerintah dan prioritas penggunaannya.
Sementara beberapa pihak berpendapat bahwa partai politik memainkan peran penting dalam demokrasi dan memerlukan dana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan politiknya, pihak lain mengkritik pengalokasian dana yang besar untuk partai politik sementara masih ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, seperti penanggulangan kemiskinan atau pengembangan sektor-sektor kritis lainnya.